Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2022. Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022. 31 Desember 2022. Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Detail: Tipe: Dokumen; Format: PDF; Jumlah Halaman: 19;
Jenis Dokumen. : Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor. : 86. Judul. : Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangu.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sepanjang mengenai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130/736/SJ Tahun 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 25. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Nomor SE-10/MK.1/2021. 5. Pengajuan Ide Baru Periode Bulan Juli-Desember tahun 2021, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tahapan pengajuan Ide Baru Periode Bulan Juli-Desember tahun
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. METADATA PERATURAN. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
of 18. Nomor Sifat Lampiran Hal KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta,12 Juni 2017 Kepada 061/ ' Yth, 1, Sdr. Gubernur 2. Sdrf. Bupati/ Walikota 4 (satu) berkas di Pedoman Konsultasi Pembentukan Seluruh Indonesia Cabang Dinas dan UPTD. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 4, Pasal 11, dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Data agenda surat masuk tersimpan dalam basis data. 4) Apabila surat tersebut salah alamat, pada aplikasi TNDE terdapat fitur untuk mengembalikan ke pengelola persuratan agar dilakukan penyesuaian. 5) Pimpinan unit kerja kemudian

.
  • 81dk7foky4.pages.dev/900
  • 81dk7foky4.pages.dev/62
  • 81dk7foky4.pages.dev/490
  • 81dk7foky4.pages.dev/638
  • 81dk7foky4.pages.dev/460
  • 81dk7foky4.pages.dev/88
  • 81dk7foky4.pages.dev/737
  • 81dk7foky4.pages.dev/254
  • 81dk7foky4.pages.dev/403
  • 81dk7foky4.pages.dev/793
  • 81dk7foky4.pages.dev/611
  • 81dk7foky4.pages.dev/357
  • 81dk7foky4.pages.dev/309
  • 81dk7foky4.pages.dev/18
  • 81dk7foky4.pages.dev/352

    • surat edaran menteri dalam negeri